badan pengelola keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. badan pengelola keuangan daerah

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020. Perbandingan Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada APBD terhadap total APBD dikali dengan 100 persen. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Volume 9 (109-116) Permendagri No. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 15. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Gedung Balai Kota Jl. bab xi : administrasi pengelolaan barang milik daerah l. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. bab ix : penatausahaan keuangan daerah j. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penelitian Fisik terkait permohonan penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. (0751) 7051536-7054536. SLAMET, Ak selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. 24 Agu. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia E-mail: josuarico4@gmail. Sekretariat 28 Sepember 2023 . Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kertasari, Kec. 28 Agustus 2020 WIB. Struktural. Layanan Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah - Layanan Penganggaran. nama_unit_kerja 3. Untuk itu kami berharap adanya kritik. 26, 2013 • 0 likes • 20,937 views. TINJAUAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) PROVINSI DKI JAKARTA A. Input SP2D, 3. id. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa. SISKA CAMPERNIK Survei Kepuasan Masyarakat. Pembinaan penatausahaan perbendaharaan pengeluaran daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan yaitu : a. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, meliputi aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk Jawa Barat. Dilihat dari penilaian resiko dimana dalam Prosedur Belanja Modal Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak memiliki SOP yang tertulis hal yang dilakukan hanyaDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan; pembinaan teknis. SKRIPSI . . Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Jl. 10. Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah memerlukan perhatian khusus karena mengalami peningkatan nilai Aset/Barang Milik Daerah dari tahun ke tahun yang relatif besar. Laporan Kinerja BPKAD 2021 i RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biro krasi Nomor 53 Tahun 201 4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan. Daerah . Jimerto 25-27 Lt. Andi Muhammad Arsjad merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan . rah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah guna mem-pertahankan WTP di Kabupaten Kampar, sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah se- bagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. . Semoga kita bisa selalu meneladani akhlak mulia beliau. Layanan Aset Daerah. LINK TERKAIT. 5 Januari, Jakarta. TW 1 TW 2 TW 3 TW 4Standar Pelayanan Publik. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Phone : 62. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: ppid@jakarta. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. Sebagai lembaga yang mengemban amanah. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. Data yang diolah adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Dalam bahasa Kutai, beseprah memiliki arti duduk bersila di atas tikar sembari makan bersama. Soejoed No. Berita Terbaru. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan. SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan) Terdiri Dari Beberapa Aplikasi Unggulan Diantaranya. Si 2. Kaltim melalui Bidang. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kota Tomohon memiliki Badan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerahyangBerkualitas (Akuratdan TepatWaktu) Tugas Pokok Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. o penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD o melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. 2. Lanjut Membaca. 1 Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan “Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban suatu daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang serta semua bentuk. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. OPEN. Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022. 06 EVENT BUDAYA. id, GORONTALO Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Husin Halidi menuturkan, saat ini terbit peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan. Pemkot Tangsel Gelar Peringatan Hari Anak Nasional. Sk Penjabat Pengelola Barang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menyelenggarakan pelayanan publik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DAN PENGGUNAAN PERDANA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 0 16:39:36, 21 Jul 2023 - Oleh : raran Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi. RKA-BADAN-PENDAPATAN-DAERAH-TA-2021 Download. 2011. Satria-Sudirman No. Dataset berisi tentang Kondisi Sarana Prasarana Pemerintahan Kantor Dinas. Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai . Pd, M. 061-Fax. Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah 4 Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah. Badung, Ida Ayus Istri Yanti Agustini,SH. Alamat/Telp. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan. Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip good governance. Untuk melaksanakan tugas pokok. 8. Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah. 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi. com. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. Membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serta Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah. 19801221 200604 1 010: pembina tk. Teman-teman seperjuangan dari teman-teman paket 13 dan teman-teman satu bimbingan dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan. Penerimaan PAD Dan Kemandirian Keuangan Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DASAR HUKUM ORGANISASI. 6322, LL SETKAB : 144 HLM. Pelayanan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing. Pelaksana. 16 Januari 2020 WIB. Teman-teman Pendidikan Administrasi Perkantoran 2012 yang selalu memberikan dukungan moril dan materil. Satria Sudirman No. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang maupun provinsi dengan memperhatikan potensi dan ciri khas yang dimiliki Kota Magelang. bab xii : pengadaan barang/jasa pemerintah m. “Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, normatif, dan berkelanjutan” Dalam misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 3 (tiga. 21. Pengelola keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah) antara lain: 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. : (031) 3937028. Mempunyai • Perumusan kebijakan teknis di Bidang Badan Pengelolaan Keuangan. Satria - Sudirman No. Samarinda, 4 September 2023. 741. Si. com ABSTRACTpenelitian yang dilakukan, bisa diperoleh output bahwa Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tanah Datar sudah berjalan semestinya, sesuai menggunakan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 002/RW. Laporan Kinerja mencakup seluruh prinsip pengelolaan keuangan serta perencanaan kinerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. 24 Juli 2020 WIB. surabaya; Email bpkad@. Berdasarkan Per aturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Kantor BPPKAD Kabupaten Gresik. 19700524 199603 1 003. 19621231 198512 1 068 1. com. Pengelolaan Aset Daerah, dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Yth. penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; b. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah agar lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, sesuai dengan Tupoksi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11. id Telp : 0561732509 Fax : 0561741641kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Staff Keuangan at Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah - BPKAD. 207 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan ; (3) Nilai Koefisien Beta untuk variabel24. nama_kegiatan 9. id, Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Palu Melalui BPKAD Kota Palu Melaksanakan Kegiatan . Register SPP,SPM,SP2D, 4. 1 irfannasutionasril@gmail. prof. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Di Situs Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Artikel dan Berita. Fungsi SKPKD dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah b. Dahulu BPPKAD merupakan sebuah Dinas yang karena perkembangan Organisasi maka terjadi perubahan dari dinas menjadi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. 2009. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang (0285) 391430 | bpkpad@batangkab. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64419 . 9. 45. 1009 Fax. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan; c. . Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai. JAIM: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. VISI & MISI Visi BPKPD : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional”. Kegiatan Verifikasi DPA APBD murni. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: ppid@jakarta. Kesesuaian Sop Dalam Pelayanan Penatausahaan 3. Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. VIDEO - Evaluasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Gelar Rapat Koordinasi Triwulan II TA 2023. SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. Berita Terkini Bapenda. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana strategisnya dengan menetapkan program dan kegiatan lima tahunan dalam rangka mewujudkan visi tersebut. 382. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan. medan@yahoo. Aturan pelaksanaan dari kedua lembaga pengelola keuangan daerah ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau. Meningkatkan pembangunan. RAKOR INTEGRASI E-SAMSAT & SIP-SAKATO (TAX CLEARENCE) Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan. Pemprov Banten Serahkan LKPD Tahun 2021 Lebih Awal. Tempat pelaksanaan kegiatan ini sebagian besar dilakukan di tempat Kerja/ Ruang Bidang Perbendaharaan dan Ruang rapat lantai II Badan Pengelola Keuangan Daerah. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang, berlokasi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Laporan Keuangan. 2.